Peran pemerintah dalam proses penjualan aset BUMN memegang peranan penting dalam mengatur dan mengawasi proses tersebut. Sebagai regulator, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penjualan aset BUMN dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, peran pemerintah dalam proses penjualan aset BUMN adalah untuk menjaga kepentingan negara dan masyarakat. Dalam sebuah wawancara, Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengawasi proses penjualan aset BUMN agar tidak merugikan negara dan masyarakat.

Selain itu, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian BUMN, Kartika Wirjoatmodjo juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam proses penjualan aset BUMN. Menurut Kartika, pemerintah harus memastikan bahwa proses penjualan aset BUMN dilakukan dengan transparan dan tidak melanggar hukum.

Proses penjualan aset BUMN juga harus memperhatikan kepentingan stakeholders, termasuk karyawan BUMN yang terdampak oleh penjualan tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, pemerintah harus memastikan bahwa penjualan aset BUMN tidak merugikan karyawan dan masyarakat sekitar.

Dalam mengatur proses penjualan aset BUMN, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability) agar tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, pemerintah harus memastikan bahwa penjualan aset BUMN tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam proses penjualan aset BUMN sangatlah penting untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan transparan, adil, dan tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mengawasi dan mengatur proses penjualan aset BUMN secara ketat agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak.