Perubahan Kebijakan BUMN yang Akan Terjadi di Tahun 2023

Tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun yang penuh dengan perubahan kebijakan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BUMN serta untuk memperkuat daya saing perusahaan-perusahaan milik negara.

Menurut Menteri BUMN, Erick Thohir, perubahan kebijakan BUMN di tahun 2023 akan fokus pada restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. “Kita perlu melakukan perubahan yang signifikan untuk memastikan bahwa BUMN dapat bersaing di pasar global dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Salah satu perubahan kebijakan yang akan terjadi di tahun 2023 adalah peningkatan kerjasama antara BUMN dengan sektor swasta. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, kerjasama ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi di BUMN. “Dengan menggandeng sektor swasta, BUMN dapat memperoleh manfaat dari keahlian dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan swasta,” jelasnya.

Selain itu, perubahan kebijakan juga akan terjadi dalam hal pengawasan dan akuntabilitas BUMN. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang di BUMN. “Kita perlu memastikan bahwa pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional dan transparan demi kepentingan negara dan masyarakat,” katanya.

Dengan adanya perubahan kebijakan BUMN yang akan terjadi di tahun 2023, diharapkan BUMN dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan berdaya saing. Hal ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi BUMN itu sendiri, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Sebagai masyarakat, kita juga perlu mendukung upaya pemerintah dalam melakukan reformasi BUMN untuk mencapai tujuan yang diinginkan.