Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam menjaga aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak dapat disita oleh pihak lain. Perlindungan hukum ini memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi BUMN dalam menjalankan operasional bisnisnya.

Salah satu alasan mengapa aset BUMN tidak dapat disita oleh pihak lain adalah karena adanya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan aset BUMN. Menurut Dina Patiarifina, seorang pakar hukum bisnis, “Aset BUMN dilindungi oleh undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi BUMN agar tidak dapat disita oleh pihak lain tanpa izin dari pemerintah.”

Selain itu, perlindungan hukum juga melibatkan peran dari pemerintah dalam menjaga keberlangsungan BUMN. Menurut Menteri BUMN, Erick Thohir, “Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi aset BUMN demi kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa aset BUMN tetap aman dan tidak dapat disita oleh pihak lain.”

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap aset BUMN, peran hukum yang kuat sangat diperlukan. Hal ini juga disampaikan oleh Ahli Hukum Bisnis, Bambang Sutrisno, “Perlindungan hukum terhadap aset BUMN harus didukung oleh sistem hukum yang kuat dan efektif. Hal ini agar BUMN dapat beroperasi dengan baik tanpa harus khawatir asetnya disita oleh pihak lain.”

Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, aset BUMN dapat tetap aman dan tidak dapat disita oleh pihak lain tanpa izin dari pemerintah. Hal ini menjadi salah satu kepastian hukum yang memberikan kepercayaan bagi BUMN dalam menjalankan bisnisnya demi kepentingan negara dan masyarakat.