Mekanisme Penetapan dan Pengelolaan Aset BUMN sebagai Milik Negara merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aset-aset BUMN merupakan harta yang dimiliki oleh negara dan harus dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN, “Mekanisme penetapan dan pengelolaan aset BUMN harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan aset BUMN sebagai milik negara.

Dalam proses penetapan aset BUMN sebagai milik negara, perlu adanya audit yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Hadiyanto, seorang pakar ekonomi, yang mengatakan bahwa “Pengelolaan aset BUMN harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyalahgunaan dan kerugian bagi negara.”

Pentingnya mekanisme penetapan dan pengelolaan aset BUMN sebagai milik negara juga disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang mengatakan bahwa “Aset BUMN harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perekonomian negara.” Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset BUMN tidak hanya penting bagi keberlangsungan perusahaan, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Dengan adanya mekanisme penetapan dan pengelolaan aset BUMN sebagai milik negara yang baik, diharapkan BUMN dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pengelolaan aset BUMN sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan perusahaan-perusahaan BUMN.