Aset BUMN: Siapa Sebenarnya yang Memiliki?

Pernahkah Anda bertanya-tanya siapa sebenarnya yang memiliki aset BUMN? Apakah aset-aset tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah ataukah ada pihak lain yang memiliki sebagian atau bahkan mayoritas dari aset-aset tersebut? Pertanyaan ini sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama karena BUMN seringkali dianggap sebagai milik negara secara keseluruhan.

Namun, jika kita melihat lebih dalam, ternyata pemilik sebenarnya dari aset BUMN tidak semata-mata hanya pemerintah. Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, “BUMN merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, tetapi bukan berarti seluruh asetnya dimiliki oleh pemerintah. Ada sebagian aset yang dimiliki oleh pemerintah secara langsung, namun ada pula yang dimiliki oleh pihak lain melalui kepemilikan saham.”

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang menyatakan bahwa “Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas di BUMN, namun sebagian aset bisa saja dimiliki oleh pihak lain melalui kepemilikan saham.”

Sebagai contoh, PT Telkom Indonesia merupakan salah satu BUMN yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat umum dapat memiliki saham PT Telkom Indonesia, sehingga secara tidak langsung mereka juga memiliki sebagian aset dari perusahaan tersebut.

Namun, tidak semua aset BUMN dapat dimiliki oleh pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, aset strategis BUMN tidak dapat dimiliki oleh pihak lain kecuali oleh negara. Aset strategis ini termasuk aset yang dianggap vital bagi keberlangsungan negara seperti sumber daya alam, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Jadi, kesimpulannya adalah aset BUMN tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, namun ada pihak lain yang juga memiliki bagian dari aset tersebut melalui kepemilikan saham. Namun, aset strategis BUMN tetap menjadi milik negara untuk menjaga kepentingan nasional.