Mengapa aset BUMN dianggap tidak dapat disita? Ini penjelasannya. Sebagai masyarakat, seringkali kita bertanya-tanya mengapa aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap dianggap tidak dapat disita oleh pihak yang berwenang. Hal ini menjadi sorotan dan perbincangan hangat di kalangan publik.
Pertama-tama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan aset BUMN? Aset BUMN merupakan harta milik negara yang dikelola oleh perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Aset ini termasuk dalam kategori harta kekayaan negara dan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.
Namun, mengapa aset BUMN dianggap tidak dapat disita? Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, hal ini terkait dengan status hukum BUMN sebagai badan hukum yang terpisah dari pemerintah. Enny menjelaskan bahwa “BUMN memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan pemerintah, sehingga aset yang dimiliki oleh BUMN tidak dapat disita dalam rangka penyelesaian hutang atau masalah hukum lainnya.”
Selain itu, aset BUMN juga dianggap memiliki kepentingan strategis bagi keberlangsungan perekonomian negara. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, “Aset BUMN memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Jika aset BUMN bisa disita dengan mudah, hal ini dapat berdampak negatif pada perekonomian negara.”
Meskipun demikian, hal ini bukan berarti bahwa aset BUMN tidak tunduk pada hukum. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, “BUMN tetap harus patuh pada aturan hukum yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran hukum, penegakan hukum tetap harus dilakukan tanpa pandang bulu, meskipun terkait dengan aset BUMN.”
Dengan demikian, meskipun aset BUMN dianggap tidak dapat disita, hal ini tidak berarti bahwa BUMN dikecualikan dari kewajiban hukum. Penegakan hukum tetap harus dilakukan secara adil dan proporsional, tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sebagai masyarakat, kita harus terus mengawal dan memastikan bahwa aset BUMN dikelola dengan transparan dan akuntabel demi kepentingan bersama.