Peran Negara dalam Pengelolaan Aset BUMN di Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan badan usaha milik negara tersebut. Sebagai pemilik mayoritas saham, negara memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur pengelolaan aset BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, peran negara dalam pengelolaan aset BUMN harus dilakukan secara profesional dan transparan. “Negara harus memastikan bahwa pengelolaan aset BUMN dilakukan dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan negara,” ujarnya.

Salah satu contoh peran negara dalam pengelolaan aset BUMN adalah melalui proses pemilihan direksi dan komisaris yang kompeten dan berintegritas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan strategis yang diambil oleh pimpinan BUMN dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan.

Selain itu, negara juga memiliki peran dalam mengawasi kinerja BUMN dan memastikan bahwa penggunaan aset perusahaan dilakukan dengan efisien dan efektif. Dalam hal ini, Ombudsman RI juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset BUMN. Menurut Ombudsman RI, peran negara dalam pengelolaan aset BUMN harus dilakukan secara transparan dan akuntabel demi kepentingan bersama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peran Negara dalam Pengelolaan Aset BUMN di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan milik negara tersebut. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan lembaga pengawas untuk memastikan bahwa pengelolaan aset BUMN dilakukan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.