Krisis keuangan BUMN kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa perusahaan milik negara mengalami kesulitan keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Masalah ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, namun pertanyaannya adalah: Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Menurut ekonom senior, Faisal Basri, krisis keuangan BUMN tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. “Kita harus melihat akar masalahnya. Banyak BUMN yang mengalami kerugian besar karena manajemen yang buruk dan kurangnya transparansi,” ujar Faisal.

Salah satu langkah yang bisa diambil oleh pemerintah adalah melakukan reformasi manajemen di BUMN yang mengalami krisis keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Menteri BUMN, Erick Thohir, yang menekankan pentingnya perbaikan manajemen agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih efisien.

Namun, reformasi manajemen saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu melakukan restrukturisasi utang untuk mengurangi beban keuangan BUMN yang terlilit hutang. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, yang menilai bahwa restrukturisasi utang perlu dilakukan untuk mencegah krisis keuangan semakin memburuk.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap keberadaan BUMN yang tidak lagi efisien dan tidak memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Ekonomi dari Universitas Indonesia, Rizal Ramli, yang menekankan pentingnya mengkaji ulang fungsi BUMN yang tidak lagi relevan.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur, diharapkan krisis keuangan BUMN bisa segera diatasi. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menyelesaikan masalah ini dan harus bertindak cepat sebelum dampaknya semakin merugikan perekonomian negara. Krisis keuangan BUMN memang menjadi tantangan besar, namun dengan langkah yang tepat, masalah ini bisa diatasi dengan baik.